Suu Kyi Pidato Krisis Rohingya, Ini Tanggapan 6 Tokoh Myanmar

;

State Consellor dan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, meminta komunitas internasional membantu perdamaian di Myanmar terkait krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine.

Berbicara di depan para duta besar, perwakilan PBB, pejabat pemerintah dan para wartawan di Naypyitaw pada Selasa, 19 September 2017, Suu Kyi mengecam semua bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tindak kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine.

Suu Kyi juga menyatakan siap menerima kembali etnis Rohingnya untuk pulang ke Myanmar.

Menanggapi pidato selama sekitar setengah jam Suu Kyi ini, media The Irrawaddy melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh seperti pengamat politik, tokoh Muslim, ahli sejarah dan politisi. Berikut tanggapan mereka: 

U Maung Maung Soe, Pengamat Politik

Menurut U Maung Maung Soe, melalui pidato tersebut, Aung San Suu Kyi ingin menunjukkan pendiriannya bahwa dia tidak menyalahkan siapapun atas kejadian di Rakhine. Di sisi lain dia mungkin akan dikecam atas kegagalannya membicarakan pembunuhan orang – orang Benggala. Dia mungkin juga akan dikritik karena tidak memberikan pernyataan untuk menindaklanjuti gerakan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Al Haj U Aye Lwin, Kepala Penyiaran untuk Islamic Centre di Myanmar, dan Anggota Komisi Penasehat di Rakhine

Dalam pidato itu, Aung San Suu Kyi menunjukkan pendekatan baru terhadap krisis kemanusiaan ini. Dia sama sekali tidak mengeluarkan penyangkalan selama pidato itu. Dia mengajak duta besar dari negara lain untuk mengamati dan mempelajari mengapa permasalahan ini dapat terjadi. Dia juga menyatakan dengan santun bahwa Myanmar adalah negara yang bertanggung jawab. Berdasarkan pidato itu, dia menerima dan merasa bangga terhadap perbedaan ras dan budaya yang ada di Myanmar. Dia meminta para penganut Islam untuk berkerja sama dalam proses verifikasi.

 Thant Myint-U, Ahli Sejarah dan Pendiri Yangon Heritage Trust

Bagian terpenting dalam pidato ini adalah pernyataan Aung San Suu Kyi yang mengijinkan kembalinya para pengungsi Rohingya dari Banglades dengan menggunakan prinsip yang diadopsi pada 1993. Meskipun perlu waktu untuk melihat bagaimana prinsip itu akan diterapkan. Menurut Thant Myint-U, dunia internasional mungkin akan merasa kurang puas atas keputusan itu. Namun, setidaknya mayoritas penduduk Burma dan beberapa pemerintah negara lain akan menganggap dia melakukan tindakan yang realistis.

Dr. Thaung Tung, Direktur Eksekutif Institut Perdamaian dan Keadilan Sosial

Harus ada transparansi yang lebih baik dalam menangani isu ini, terutama pada kebebasan pers dan akses media. Media resmi milik negara tidaklah cukup untuk melaporkan implementasi yang disampaikan Aung San Suu Kyi dalam pidato itu. Pemerintah harus membiarkan media independen dan media luar negeri untuk mengumpulkan berita secara bebas.

U Tun Zaw, Sekertaris Jenderal Dewan Nasional Arakan (Arakan National Council)

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pemimpin Myanmar itu adalah hal yang pragmatis dan dia mengaku sangat mendukung itu. Dia juga mendukung tindakannya yang mengajak komunitas internasional untuk datang dan mengamati bukan hanya masalah yang terjadi tetapi juga perdamaian. Menurut U Tun Zaw, satu lagi poin baik dari pidato Aung San Suu Kyi adalah disertakannya kaum minoritas.

Dr. Nandar Hla Myint, Juru Bicara Partai Union Solidarity and Development
Menurut Dr. Nandar Hla Myint, poin utama dari pidato Aung San Suu Kyi itu adalah meminta masyarakat internasional untuk memberikan pengertian dan bekerja sama secara pragmatis dan membangun khususnya di negara bagian Rakhine yang menjadi tempat tinggal warga etnis Rohingya.