Ratusan Orang Blokir Bantuan Palang Merah Untuk Rohingya

;


Ratusan orang berusaha memblokir pengiriman bantuan Palang Merah Internasional atau ICRC untuk etnis minoritas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Seorang saksi mengatakan bahwa para pemrotes melemparkan bom molotov sebelum polisi membubarkan mereka dengan tembakan ke udara.


Pengiriman bantuan Palang Merah Internasional dikirim ke utara Rakhine yang menjadi lokasi  serangan gerilyawan ARSA pada 25 Agustus 2017 yang memicu serangan balik militer yang oleh PBB disebut sebagai kejahatan pembersihan etnis.

Kantor informasi pemerintah Myanmar mengatakan pada Kamis, 21 September 2017 beberapa ratus orang mencoba menghentikan sebuah kapal yang membawa sekitar 50 ton bantuan di sebuah dermaga di ibukota Negara Bagian Rakhine, Sittwe, pada Rabu, 20 September 2017.
Protes tersebut merupakan bukti meningkatnya permusuhan komunal yang mengancam mempersulit pengiriman pasokan vital. Para pemrotes, beberapa membawa tongkat kayu dan batang besi, melemparkan bom molotov.

Sekitar 200 polisi  terpaksa membubarkan mereka dengan tembakan ke udara. Saksi mengatakan bahwa dia melihat beberapa orang terluka.

Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 21 September 2017, menurut rilis pemerintah setempat, sedikitnya 8 orang ditahan. Namun Palang Merah Internasional  dan kepolisian Sittwe belum memberikan pernyataan terkait insiden itu.

Ketegangan antara umat Budha mayoritas dan Rohingya di negara bagian Rakhine telah berlangsung selama bertahun-tahun namun memuncak sejak 2012 .

Pertempuran terbaru dimulai pada 25 Agustus 2017, ketika milisi Rohingya, ARSA,  menyerang sekitar 30 pos polisi dan sebuah kamp tentara, menewaskan sekitar 12 orang. Pemerintah mengatakan lebih dari 400 orang, kebanyakan dari mereka milisi telah terbunuh sejak saat itu.

Kekerasan dan eksodus pengungsi Rohingya telah membawa kecaman internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemimpin pemerintahan Aung San Suu Kyi terhadap hak asasi manusia, dan prospek transisi politik dan ekonomi Myanmar.