Inilah Janji Jokowi ke Startup: Tak Akan Dicekik dengan Regulasi

;
Presiden Joko Widodo minta pejabat pemerintah tidak menghalang-halangi perkembangan startup dengan berbagai regulasi. Jokowi berjanji tidak akan mencekik startup bisnis digital dengan berbagai peraturan.
"Startup jangan dicekik dengan regulasi berlebihan. Janga terlalu diatur-atur," ujar Presiden Jokowi saat membuka Indonesia Business and Development Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu, 20 September 2017.

 

Berbagai lembaga riset digital memprediksi Indonesia menjadi salah satu raksasa industri digital Indonesia di masa depan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan startup yang kian menanjak tiap tahunnya.
Salah satu contohnya, lembaga riset CHGR ( Center for Human Genetic Research) mencatat Indonesia sudah memiliki kurang lebih 2000 startup di tahun 2016. Di 2020, CHGR memprediksi angka tersebut naik 6,5 kali lipat menjadi 13 ribu.

Lembaga riset International Data Corporation (IDC) menyatakan, transfromasi digital dalam hal belanja teknologi informsi (IT) meningkat 8,3 persen menjadi Rp214,4 triliun pada 2016 dari yang sebelumnya Rp199 triliun di 2015.

Nilai investasi ke startup pun tergolong tinggi. Menurut Telkomtelstra di tahun 2016, 28 startup Indonesia menerima pendanaan sekitar Rp2,09 triliun sepanjang kuartal II 2016.

Menurut Presiden Joko Widodo, pertumbuhan itu akan tertahan jika startup dicekik dengan berbagai regulasi. Hal yang seharusnya dilakukan, kata Jokowi, adalah memberikan keleluasaan terhadap startup-startup di Indonesia.

Salah satu kelonggaran yang bisa diberikan adalah melakukan deregulasi. Harapannya, lewat deregulasi, para startup bisa lebih leluasa bereksperimen untuk mengembangkan core businsess mereka.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara setuju dengan ucapan Presiden Jokowi. Ia mengatakan, pemerintah harus proaktif mendorong transisi ke industri digital seperti pertumbuhan startup karena masih banyak masalah yang harus ditangani.

"Ada tujuh isu yang harus ditangani mulai dari sumber daya manusia atau talent, pendanaan, logistik, perlindungan konsumen, perpajakan, keamanan siber, serta infrastruktur," ujar Rudiantara.

Rudiantara menambahkan bahwa Indonesia perlu bekerja lebih keras dibandingkan negara Asean lain, dalam hal pengembangan industri digital, karena Indonesia adalah negara kepulauan.